INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi yang tidak dapat diakses publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Apa itu Informasi Dikecualikan?

Informasi Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik karena bersifat ketat, terbatas, dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Informasi ini dikecualikan untuk melindungi kepentingan negara, keamanan nasional, kekayaan intelektual, privasi pribadi, serta rahasia bisnis dan jabatan tertentu.

Dasar Hukum

• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17
• PP No. 61 Tahun 2010
• Perki No. 1 Tahun 2010
• Perbup Konawe No. 15/2020

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kategori	Uraian Informasi	OPD	Dasar Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan	Aksi
1	Perlindungan Data Pribadi	Data identitas korban kekerasan terhadap anak (nama, alamat, NIK, foto, identitas orang tua, dan data pribadi lainnya).	DP3A	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perlindungan Anak	Selamanya / Belum Ditentukan	Selama informasi masih mengandung data pribadi yang dilindungi

Prosedur Keberatan

Jika pemohon informasi keberatan dengan alasan pengecualian, dapat mengajukan keberatan kepada:

1 Atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja
2 Komisi Informasi Provinsi jika keberatan tidak direspons

1

Total Dokumen Dikecualikan

1

Kategori Terklasifikasi

Pertanyaan Umum Seputar Pengecualian

Apakah semua informasi bisa dikecualikan?

Tidak. Hanya informasi yang tercantum dalam UU No. 14/2008 Pasal 17 yang dapat dikecualikan dengan uji konsekuensi.

Bagaimana cara mengetahui informasi dikecualikan?

PPID wajib memberikan alasan tertulis dan dasar hukum pengecualian kepada pemohon jika permohonan ditolak.

Apakah pengecualian bersifat permanen?

Tidak. Setelah jangka waktu tertentu (valid until), informasi dapat dibuka kembali atau ditinjau ulang statusnya oleh PPID.

Apa yang dimaksud uji konsekuensi?

Proses evaluasi cermat untuk memastikan bahwa pengecualian informasi benar-benar diperlukan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.