Syarat & Ketentuan

1 Penerimaan Ketentuan

Layanan PPID Kabupaten Konawe (selanjutnya disebut "Layanan") dioperasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe. Syarat dan Ketentuan ini mengatur penggunaan seluruh fitur dan layanan yang tersedia di ppid.konawekab.go.id.

Pengguna yang mengakses layanan ini wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

2 Penggunaan Layanan

Layanan ini disediakan khusus untuk keperluan:

• Mengakses informasi publik yang tersedia sesuai UU No. 14 Tahun 2008
• Mengajukan permohonan informasi publik secara resmi
• Memperoleh informasi tentang regulasi, pengumuman, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe
• Menghubungi PPID untuk keperluan yang sah dan terkait layanan publik

Pengguna dilarang menggunakan layanan ini untuk tujuan yang melanggar hukum, merugikan pihak lain, atau merusak sistem informasi yang digunakan.

3 Hak dan Kewajiban Pengguna

Hak Pengguna:

• Mengakses informasi publik yang tersedia secara bebas dan terbuka
• Mengajukan permohonan informasi dan mendapatkan respons dalam jangka waktu yang ditetapkan
• Mengajukan keberatan atas penolakan permohonan informasi sesuai mekanisme yang berlaku
• Mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam pelayanan

Kewajiban Pengguna:

• Memberikan data dan informasi yang benar dan akurat saat mengajukan permohonan
• Tidak menyalahgunakan layanan untuk kepentingan yang melanggar hukum
• Tidak mencoba mengakses sistem secara tidak sah atau mengganggu keamanan layanan
• Menghormati hak-hak pihak lain yang menggunakan layanan ini
• Tidak menyebarkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan penggunaannya

4 Hak Kekayaan Intelektual

Seluruh konten yang terdapat dalam layanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada teks, grafis, logo, ikon, gambar, klip audio, unduhan digital, dan kompilasi data, merupakan milik Pemerintah Kabupaten Konawe atau pemberi lisensinya dan dilindungi oleh hukum hak cipta yang berlaku.

• Konten layanan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan non-komersial
• Dilarang menggunakan konten untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
• Informasi publik yang diperoleh melalui layanan ini dapat disebarluaskan dengan mencantumkan sumber
• Logo dan identitas visual Pemerintah Kabupaten Konawe tidak boleh digunakan tanpa izin resmi

5 Batasan Tanggung Jawab

Meskipun kami berupaya menyajikan informasi yang akurat dan mutakhir, Pemerintah Kabupaten Konawe tidak bertanggung jawab atas:

• Kerugian yang timbul akibat penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan layanan ini
• Ketidakakuratan, kekeliruan, atau kelalaian dalam konten yang disediakan oleh pihak ketiga
• Gangguan layanan akibat pemeliharaan sistem, force majeure, atau hal-hal di luar kendali kami
• Kerusakan perangkat atau data pengguna yang diakibatkan oleh akses ke layanan ini

Informasi yang tersedia di layanan ini bersifat informatif dan tidak merupakan nasihat hukum resmi.

6 Tautan Pihak Ketiga

Layanan ini mungkin memuat tautan ke situs web atau layanan pihak ketiga. Kami tidak bertanggung jawab atas konten, kebijakan privasi, atau praktik dari situs web pihak ketiga tersebut.

• Pencantuman tautan tidak merupakan endorsement terhadap situs pihak ketiga
• Pengguna mengakses tautan pihak ketiga atas risiko sendiri
• Kami menyarankan untuk membaca kebijakan privasi dan syarat penggunaan dari setiap situs yang dikunjungi

7 Perubahan Layanan dan Ketentuan

Kami berhak mengubah, menangguhkan, atau menghentikan layanan atau bagian dari layanan ini kapan pun dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami juga berhak mengubah Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu.

• Perubahan akan berlaku efektif setelah dipublikasikan di halaman ini
• Penggunaan layanan setelah perubahan dianggap sebagai persetujuan terhadap ketentuan yang baru
• Kami akan berupaya memberikan pemberitahuan yang wajar untuk perubahan yang bersifat material

8 Hukum yang Berlaku

Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan layanan ini akan diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan ini mengacu pada antara lain:

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Republik Indonesia